Tugas
II
A.
Perekonomian
Indonesia pada masa Penjajahan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang
terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki
Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak
meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena diusir oleh Belanda, tapi
Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan
berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia pada masa penjajahan, berikut adalah penjelasannya :
1.
Masa
Pendudukan Belanda
Pada masa penjajahan,Indonesia menerapkan system
perekonomian monopolis. Dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai
dengan penguasa perdagangan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang
menguasai perdagangan Indonesia pada saat itu, disini VOC menerapkan peraturan
dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian Indonesia.
Peraturan-peraturan yang diterapkan VOC seperti kewajiban menyerahkan hasil
bumi pada VOC dan pajak hasil bumi yang dirancang untuk mendukung monopoli
tersebut. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak
Octrooi,antara lain meliputi:
o Hak mencetak uang
o Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
o Hak menyatakan perang dan damai
o Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
o Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Disamping itu VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah agar
tetapa tinggi.antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman
rempah-rempah. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang
memang sudah diisolasi VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia. Dengan
monopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda,
dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu
juga diterapkan kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan
ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh
yang hanya 1.050 metrik ton. Dan pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap
gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada
defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
o Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan
biaya besar,terutama perang Diponegoro.
o Penggunaan tentara sewaan memebutuhkan biaya besar
o Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
o Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas
defisit.
2.
Masa
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah
hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak
tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira
sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan menggunakan
pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang
produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang
menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya,
tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan tetapi,
perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan
bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung
di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :
o Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang
mengenal uang
o Pegawai pengukur tanah dari inggris sendiri jumlahnya
terlalu sedikit.
o Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan,
karena inggris tak mampu mengakui suksesi jabatan secara turun temurun.
3.
Masa
Cultuurstelsel ( Sistem Tanam Paksa )
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada
tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Yang bertujuan untuk memproduksi
berbagai komoditi yang permintaannya ada di pasaran dunia. Sejak saat
itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah,
yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet dan kelapa sawit.
Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, akan tetapi sangant
menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi
(monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat
perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat. Sistem
ini merupakan pengganti sistem landrent (pajak tanah) dalam rangka
memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan
menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang
pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh
pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuur stelstel sangat
memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodipun masih
diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa
menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini
juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin
dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi non agraris.
Dengan menerapkan cultuur stelstel, pemerintah Belanda
membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul
dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya
menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah
yang kian lama kian besar.
4.
Sistem
Ekonomi Pintu Terbuka ( Liberal )
Dengan adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Maka dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain
mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan
aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini
nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain
terlihat pada :
Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah,
pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis,
dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga
barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha
memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat
tersebut.
Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada
pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang
besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang
pada umumnya tidak diperlakukan layak.
5.
Masa
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur
ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya
didapat dengan jalan impor. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai
kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang
Pasifik.
6.
Perekonomian
Indonesia masa Orde Lama (1945 – 1966)
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia
mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti
impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar
negeri. Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan
seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak
uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas
nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan
keputusan politik.
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat
Indonesia merdeka. Pada saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami
kegiatan produksi terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi. Indonesia
pernah mengalami sistem politik yang demokratis yakni pada periode 1949
sampai 1956. Pada tahun tersebut, terjadi konflik politik yang
berkepanjangan dimana rata-rata umur kabinet hanya dua tahun
sehingga pemerintah yang berkuasa tidak fokus memikirkan masalah-masalah
sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat itu. Selama periode 1950an struktur
ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman kolonial, struktur ini disebut
dual society dimana struktur dualisme menerapkandiskriminasi dalam setiap
kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung. Keadaan ekonomi
Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan pada masa penjajahan Belanda.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal
ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan
Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan
beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini
mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun
sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau
dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa
untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada
masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran
besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi
melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor
beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa
teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Selain itu Indonesia mulai
dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara
komunis. Untuk lebih jelas nya berikut ini adalah penjelasan terperinci nya.
B.
Masa Pasca
Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat
buruk, yang antara lain disebabkan oleh :
–
Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari
satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javashe Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for
Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang
beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
o Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November
1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
o Kas Negara kosong
o Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :
o Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan
IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
o Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke,
mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
o Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk
memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
o Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19
Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga
bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
o Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan
dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor
pertanian merupakan sumber kekayaan).
1.
Masa
Demokrasi Liberal (1950 – 1957)
Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih
sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ekonomi, antara lain :
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan
wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan
perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan
lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha
pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha
non-pribumi. Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu
perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU No. 24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang
diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara
pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda
yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa
mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
2.
Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia, antara lain :
1.
Devaluasi yang diumumkan pada 25
Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500
menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan
di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13
Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang
rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di
masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka
tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka
inflasi.
3.
Masa Orde
Baru (1966-1997)
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi
politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal
ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan
sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan
praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah
tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan
UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin
dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan
generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Maka sejak tahun 1969,
Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa
REPELITA:
o REPELITA I (1967-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin
dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah
cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang
pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
o REPALITA II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun.
Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi
kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang
mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
o REPALITA III (1979-1984)
Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang
dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta
peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
o REPALITA IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan
usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian
pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja.
Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut
REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang
diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Kelebihan Pada Masa Orde Baru :
o Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968
hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
o Sukses transmigrasi.
o Sukses KB.
o Sukses memerangi buta huruf.
o Sukses swasembada pangan.
o Pengangguran minimum.
o Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
o Sukses Gerakan Wajib Belajar.
o Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
o Sukses keamanan dalam negeri.
o Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
o Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam
negeri.
Kekurangan Orde Baru
o Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
o Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya
kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan
karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke
pusat.
o Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena
kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
o Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran
yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun
pertamanya.
o Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang
tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
o Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
o Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran
dan majalah yang dibreidel.
4.
Masa
Reformasi
Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa
ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto
untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap
telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi
di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa
di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi
sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai
rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998
senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang
Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk
dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki
berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi
dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai
syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat
hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang
komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah
mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu :
a.
Bapak B.J
Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden B.J Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik
di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan
wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat
b.
Bapak
Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum
ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan.
Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi
masalah konflik antar etnis dan antar agama.
c.
Ibu
Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang
mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
o Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar
pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun
o Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan
tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri.
Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara
dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat
berkurang.
d.
Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-2014)
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya
kontroversial yaitu :
o Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga
BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang
yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
o Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial.
o Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji
memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian
Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para
investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor
asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja
juga akan bertambah.
o Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang
dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih
tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law
bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN
sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan
banyak yang mengulanginya.
o Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas
dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran
tinggi.
Pada tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada
IMF (International Monetary Fund). Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak
lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat
kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor
riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga
semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa
negeri ini.
e.
Masa
Kepeminpinan Joko Widodo dan Yusuf Kala (2014 – Sekarang)
Yaitu dengan adanya kebijakan pembuatan banyak kartu seperti
kartu sehat, kartu berprestasi dan kartu kartu lainnya mengikuti tren. serta
kebijaka yang dikeluarkan. ada tida paket kebijakan yaitu pak Jokowi
nmengeluarkan 3 paket kebijakan, paket-paket tersebut adalah:
o Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi
dan debirokrasi. “Ada 89 peraturan yang diubah dari 154,” kata Jokowi.
“Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas
peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional.”
o Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan
lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.
o Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong
pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan
ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Anggota Kelompok
- Ayu Ningtiyas
- Nurul Husaidah
- Matthew Agape Sitorus
Sumber :
