Jumat, 21 April 2017

Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Sosial



 KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Penyebab Kemiskinan
 Kemiskinan banyak dihubungkan dengan :
o   Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
o   Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
o   Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
o   Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
o   Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Dampak kemiskinan antara lain :
  1. Kriminalitas
  2. Tingkat pendidikan rendah
  3. Tingkat kesehatan rendah dan meningkatnya angka kematian
Upaya Pemerintah mengatasi Kemiskinan :
  1. Menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok
  2. Mendorong pertumuhan yang berpihak pada rakyat miskin
  3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat
  4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
  5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
Langkah-langkah mengatasi Kemiskinan :
  1. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaannya banyak,
  2. Meningkatkan SDM
  3. Pemerintah harus membenahi diri dalam kinerja nya agar tercapainya cita-cita Indonesia yaitu, memajukan kesejahteraan umum.
  4. Meningkatkan mutu pendidikan di seluruh daerah Indonesia terutama daerah terpencil dan tertinggal.
Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia :


 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
Kemiskinan Relatif
(% dari populasi)
 16.6
 15.4
 14.2
 13.3
 12.5
 11.7
 11.5
 11.0
 11.1
 10.9¹
Kemiskinan Absolut
(dalam jutaan)
   37
   35
   33
   31
   30
   29
   29
   28
   29
   28¹
Koefisien Gini/
Rasio Gini
 0.35
 0.35
 0.37
 0.38
 0.41
 0.41
 0.41
 0.41
 0.41
 0.40
Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi :
Provinsi
Orang Miskin¹
Papua
      28.5%
Papua Barat
      25.4%
Nusa Tenggara Timur
      22.2%
Maluku
      19.2%
Gorontalo
      17.7%

KESENJANGAN  SOSIAL

Kesenjangan sosial adalah sesuatu yang menjadi suatu mimpi buruk atau tugas besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Dimana kesenjangan sosial adalah suatu masalah yang sukar untuk diselesaikan karena berhubungan dengan aspek-aspek yang harus diketahui secara mendalam dan pendekatan lebih dalam serta adanya saling keterkaitan diberbagai aspek. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidak seimbangan sosial yang ada didalam masyarakat misalnya antara si kaya dan si miskin.

Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial
  1. Perbedaan sumber Daya Alam
Sumber daya alam berhubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Apabila dapat memanfaatkan suber daya alam dengan baik, laju perekonomian suatu daerah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, tingkat perekonomian suatu daerah rendah apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal.
  1. Kebijakan Pemerintah
Terkadang kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kesenjangan sosial. misalnya kebijakan tentang program transmigrasi. Ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan dengan warga asli, ketimpangan sosial dapat terjadi. Ketimpangan tersebut terjadi karena ada ketidak setaraan antar dua kelompok yang seharusnya dapat berkembang bersama-sama.
  1. Pengaruh Globalisasi
Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu memnafaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi. bahkan mengalami ketertinggalan.
  1. Faktor Demografis
Kondisi Demografis menunjukan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk.  Perbedaan kondisi demografis suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena perbedaan produktivitas kerja masyarakat pada setiap daerah.
  1. Letak dan Kondisi Geografis
Letak dan kondisi geografis Indonesia mempengaruhi tingkat pembangunan suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal didataran rendah pada umumnya lebih mudah membangun berbagai infrastruktur, sementara itu masyarakat yang tinggal dataran tinggi memerlukan waktu dan proses panjang dalam pembangunan yang terkendala oleh bentang alam yang menanjak dan tidak merata.

Dampak Positif

*      Terdapat pembagian kerja yang merata karena rakyat miskin dapat bekerja keras di bawah perintah orang kaya.

Dampak Negatif

*      Terjadinya kecemburuan sosial karena di perlakukan berbeda di mata hukum.
*  Melemahnya wirausaha Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.
*  Terjadi kriminalitas Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.

Cara Mengatasi Kesenjangan Sosial

o   Dalam hal pendidikan harus diutamakan
o   Membuka lapangan pekerjaan agar tidak adanya penganguran
o   Membrantas korupsi agar tidak ada lagi yang korupsi
o   Meningkatkan sebuah sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. agar yang mempunyai kekuasan tidak semana-mena sama rakyat kecil.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia :

*      Mengutamakan Pendidikan.
*      Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
*      Meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi.
*      Meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan.

KESENJANGAN EKONOMI

Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antarnegara.

Faktor penyebab kesenjangan ekonomi :

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Ketidak merataan pembangunan antar daerah.
3. Rendahnya mobilitas sosial.
4. Pencemaran Lingkungan Alam.

Dampak kesenjangan ekonomi :

1. Kekerasan.
2. Kesehatan.

Upaya penanggulangan kesenjangan ekonomi :

1. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.



Nama :
  1. Ayu Ningtiyas
  2. Matthew Agape Sitorus
  3. Nurul Husaidah

Sumber :

Pembangunan Ekonomi di Daerah Kalimantan Timur


  1. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH
Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.
  1. 1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA
Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1.Pertumbuhan Ekonomi
Potensi kekayaan alam di Provinsi Kalimantan Timur melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 40 persen perekonomian di Kalimantan Timur dengan komoditas utama minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terus mengalami perlambatan atau menurun dalam periode 2011–2013 (Gambar 1). Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan rata-rata 4,02 persen, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 salah satu penyebabnya karena pengaruh dari produksi sektor pertambangan yang mendominasi dan pertumbuhan sektor negatif (-0,11%). Kegiatan ekonomi utama masih bersifat ekstraktif,memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Timur cenderung meningkat , lebih tinggi dari pendapatan per kapita nasional sampai dengan tahun 2013 namun pada tahun 2014 lebih rendah dari nasional. Tingginya pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan di lapangan. Dukungan pendapatan dari sektor pertambangan mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Timur. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Timur dan PDB Nasional sebesar 406 persen, maka pada tahun 2014 rasionya menurun menjadi 363 persen (Gambar 2). Hal ini menunjukkan pengaruh sektor pertambangan mulai mengalami penurunan bagi peningkatan pendapatan perkapita di provinsi ini.

1.1.2.Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur berada di atas rata- rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2015, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia.
Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008-2015 berkurang telah berkurang sebesar 4,24 persen (Gambar 3).

1.1.3.Pengurangan Kemiskinan

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2007-2014 persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur telah berkurang sebesar 4,62 persen. Tingkat kemiskinan di wilayah ini lebih rendah dibawah tingkat kemiskinan nasional, namun relatif masih tinggi di perdesaan (Gambar 4). Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah akibat terbatasnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki.

1.2.KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1.Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Pasir, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.


Kedua, Kabupaten Bontang dan Kutai Kartanegara yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secaralebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Berau, Kota samarinda, dan Kota Balikpapan terletak di kuadran IV termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

1.2.2.Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM


Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013.

Pertama, Kabupaten Pasir, Berau, dan Kutai Timur terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata – rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata -rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth,pro-human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kota Bontang dan Kutai Kartanegara terletak di Kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
Ketiga, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

1.2.3.Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran


Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2013.

Pertama,Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Berau termasuk darah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua,Kota Bontang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata(low growth, pro-job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Pasir terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth, less-pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Nama :
  1. Ayu Ningtiyas
  2. Matthew Agape Sitorus
  3. Nurul Husaidah
Sumber :

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Filipina



Ekonomi philipina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara dan ketiga puluh enam di dunia  berdasarkan PDB. Filiphina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik dan otomotif.

Meskipun kerusakan yang ditimbulkan oleh serangkaian bencana alam yang melanda negara itu pada tahun 2013, Produk Domestik Bruto negara ( PDB ) tumbuh sebesar 6,5 persen pada keempat tahun 2013 didorong oleh sektor Jasa , khususnya , Perdagangan, Real Estate , Bisnis , dan kinerja percepatan Manufaktur, membuka jalan bagi PDB tahunan mengalami  pertumbuhan 7,2 persen.

Di sisi permintaan, berkelanjutan belanja konsumen dan pemerintah sepanjang tahun ditopang oleh peningkatan investasi dalam Pembentukan Modal Tetap , khususnya di Peralatan, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB yang sehat pada 2013. Pada kuartal keempat, belanja pemerintah berkurang tidak mampu meniadakan pertumbuhan PDB yang kuat ditopang oleh belanja konsumen dan investasi dalam pembentukan modal tetap dan  pertumbuhan dalam perdagangan internasional.

Pendapatan Nasional (Gross National Product, GNP) negara ini, merupakan jumlah nilai seluruh pendapatan ekonomi Filiphina, yaitu sekitar 30 triliun dolar setiap tahunnya. Dengan  begitu, berati sekitar 40 persen diperoleh dari jasa, 32 persen berasal dari industri, dan 28  persen berasal dari pertanian. Nilai yang berasal dari industri, tiga perempatnya berasal dari  pabrikasi, 15 persen dari konstruksi, dan sisanya berasal dari pertambangan dan utilitas. Philipina setiap tahunnya mengekspor dan mengimpor berbagai produk dengan nilai diperkirakan sekitar 5 triliun dolar. Produk ekspor diklasifikasikan sebagai produk tradisional, dimana jumlahnya sekitar sepertiga dari seluruh produk ekspor, dan barang- barang non-tradisional berjumlah dua pertiga dari total ekspor. Pendapatan produk ekspor tradisional adalah 40 persen berasal dari produksi kelapa, 15 persen dari gula, dan hampir 20  persen berasal dari perkayuan. Sisanya sebahagian besar berasal dari mineral. Produk utama pertanian di Filiphina adalah beras, yang digunakan untuk konsumsi lokal tidak untuk di ekspor. Jumlah beras yang dihasilkan sekitar setengah dari hasil pertanian domestik. Seperempatnya berasal dari jagung. Maka produk-produk ekspor pertanian lainnya yaitu kelapa dan gula hanyalah seperempat dari total seluruh panen. Dalam bidang impor, satu-satunya pengeluaran negara terbesar adalah untuk minyak bumi dengan perhitungan hampir sepertiganya. Dilihat dari latarbelakang sejaarah Filiphina, pada masa kolonial Spanyol di Filiphina, Spanyol tidak dapat menjadikan Filiphina sebagai penghasil rempah-rempah, karena kondisi alam Filiphina sendiri bukan penghasil rempah-rempah, tetapi pada masa penjajahan Spanyol di Filiphina hanya menjadi pusat transit perdagangan Asia dan Eropa. Pada masa kepemimpinan presiden kedua Filiphina, negara ini mulai meningkatkan  produksi pertanian berupa bahan pangan beras, dimana Presiden Elpidio Quirino membentuk Bank Perkreditan bagi pertanian dan membantu para petani dalam memasarkan hasi  panennya. Ini menjadi awal perkembangan produksi bahan pangan di Filiphina, yang selanjutnya semakin berkembang setelah Filiphina tergabung dalam ASEAN dan Filiphina menjadi negara penghasil dan pusat penelitian pengembangan padi untuk produksi bahan  pangan bagi negara-negara di ASEAN. Tetapi total hutang luar negeri Filiphina sekitar 27 triliun dolar, dengan rata-rata hutang  perkapita sebesar 500 dolar, jumlah ini sama dengan pendapatan nasional (GNP) setiap orang dalam satu tahun.

Ini masih belum memberikan surplus  bagi pembangunan di Filiphina, karena belum ada jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dari  pendapatan yang dihasilkan setiap warga negara Filiphina. Oleh karena itu, sampai saat ini  program pembangunan di Filiphina masih dalam kategori masa perkembangan dan masuk sebagai negara berkembang sebab pendapatan nasional setiap warga negara Filiphina per tahun masih hanya menutupi total hutang luar negeri Filiphina.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

  1. Filipina – PDB 
  2. Filipina - Produk Nasional Bruto
  3. Pertumbuhan PDB ( y-on-y ) 
     




Nama :
  1. Ayu Ningtiyas
  2. Matthew Agape Sitorus
  3. Nurul Husaidah
Sumber :


Manajemen Sumber Daya Manusia

Bagaimana Persiapan dalam Menghadapi Wawancara Kerja baik Offline maupun Online ?             Dewasa ini, kita semua pasti sudah seri...